UHC Madya Kembali Diraih, Pasuruan Perkuat Akses Layanan Kesehatan Warga

Kesehatan bukan hadiah.
Ia adalah hak. Dan setiap hak membutuhkan pengawalan agar tidak berhenti di laporan dan seremoni.

Kabupaten Pasuruan kembali menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan atas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada tahun ini, Kabupaten Pasuruan meraih UHC kategori Madya dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,58 persen. Tingkat keaktifan peserta per 1 Januari 2026 tercatat 83,60 persen dari total 1.673.855 peserta. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan November 2025 yang berada di angka 98,58 persen, dan naik menjadi 99,66 persen pada Desember 2025.

Partai Bulan Bintang memandang capaian ini sebagai data penting, bukan garis akhir. Angka kepesertaan yang tinggi harus diiringi dengan jaminan mutu layanan, kemudahan akses, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil, terutama kelompok rentan yang paling membutuhkan perlindungan kesehatan.

Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemkab Pasuruan mendapatkan penghargaan UHC tingkat Madya dengan cakupan 98,58 persen dan tingkat keaktifan 83,60 persen,” ujar Shobih Asrori, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai perangkat daerah dan fasilitas layanan kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapperida, hingga RSUD Bangil dan RSUD Grati, serta berharap kerja sama lintas sektor terus diperkuat agar pelayanan kesehatan semakin optimal dan meningkat ke kategori UHC Utama.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, agar rakyat tidak jatuh miskin akibat biaya pengobatan.

Dalam pandangan Partai Bulan Bintang, kehadiran negara di sektor kesehatan harus terus diawasi, diperjuangkan, dan diperbaiki. Penghargaan tidak boleh menutup mata dari kenyataan di lapangan: masih adanya antrean layanan, ketimpangan fasilitas, dan beban masyarakat yang belum sepenuhnya teratasi.

UHC bukan tujuan akhir.
Ia adalah alat.
Dan alat hanya bermakna jika benar-benar melindungi manusia.

Sumber:

OBORNASIONAL.COM
https://obornasional.com/kabupaten-pasuruan-kembali-sabet-penghargaan-uhc-madya/

Pasuruan, 16 Januari 2026 —Perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung melibatkan dua argumen utama yang saling bertentangan: demi kepentingan rakyat (melalui efisiensi dan stabilitas) atau demi kelanggengan kekuasaan (kontrol elite politik). Kedua sistem ini, baik langsung maupun tidak langsung, dinilai konstitusional dan memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing.

Argumen Demi Kepentingan Rakyat

Pihak yang mendukung pilkada tak langsung (melalui DPRD) seringkali menggunakan dalih efisiensi dan perbaikan sistem politik.

Efisiensi Anggaran: Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Pilkada tak langsung diklaim dapat menghemat anggaran negara secara signifikan.

Mengurangi Konflik dan Polarisasi: Pilkada langsung sering memicu konflik horizontal di masyarakat dan polarisasi yang tajam. Pilkada tak langsung diharapkan dapat meredam potensi konflik ini.

Mencegah Politik Uang: Sistem pemilihan langsung rentan terhadap praktik money politics dan kecurangan. Pemilihan oleh perwakilan di DPRD dianggap lebih terkontrol dan mengurangi risiko ini.

Pemimpin yang Lebih Kompeten: Anggota DPRD (sebagai perwakilan rakyat) dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menyeleksi calon pemimpin secara lebih mendalam, menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dan legitimate.

Argumen Demi Kelanggengan Kekuasaan

Di sisi lain, banyak pihak, termasuk aktivis antikorupsi dan partai politik tertentu, menolak pilkada tak langsung karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Mengabaikan Kedaulatan Rakyat: Pilkada langsung adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Mengembalikannya ke DPRD dinilai mengkhianati amanat reformasi dan merampas hak demokrasi rakyat.

Kontrol Elite Partai: Pilkada tak langsung memberikan kendali penuh kepada elite partai politik di DPRD untuk menentukan kepala daerah, sehingga membuka peluang terjadinya transaksi politik di tingkat elite dan mengabaikan aspirasi akar rumput.

Potensi Korupsi di DPRD: Meskipun diklaim mengurangi politik uang secara massal, pilkada tak langsung justru berpotensi memindahkan praktik korupsi ke ranah DPRD, di mana suap untuk anggota dewan bisa terjadi.

Mundurnya Demokrasi Lokal: Sistem ini dinilai sebagai langkah mundur bagi proses demokrasi di Indonesia, yang telah berjalan puluhan tahun melalui mekanisme pemilihan langsung.

Kesimpulannya, perdebatan ini mencerminkan dilema antara keinginan untuk mencapai stabilitas dan efisiensi melalui sistem perwakilan, melawan prinsip fundamental kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

Ditulis Oleh :

Reksi Syahputra, S.Pd
Bendahara Wilayah PBB DPW Jawa Timur

Pasuruan, 15 Januari 2026 — Setiap kali pilkada berlangsung, dua keluhan besar selalu mencuat ke permukaan: biaya yang membengkak hingga triliunan rupiah dan konflik sosial yang dipicu politik uang. Dari sinilah perdebatan klasik kembali bergulir: apakah sistem pilkada yang ada saat ini perlu diperbaiki, atau bahkan diganti total?

Pertanyaan ini bukan sekadar wacana teknis, melainkan menyentuh jantung demokrasi lokal Indonesia. Sejak reformasi 1998, pilkada langsung dianggap sebagai simbol kedaulatan rakyat. Namun dalam praktiknya, sistem ini menghadapi tantangan serius yang tak bisa diabaikan.

Jejak Sejarah: Dari Soeharto hingga Era Reformasi

Sebelum reformasi, kepala daerah ditunjuk atau dipilih oleh DPRD dengan intervensi kuat dari Jakarta. Sistem ini melahirkan kepala daerah yang lebih loyal kepada pusat daripada rakyat daerah. Korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) merajalela tanpa kontrol sosial yang memadai.

Pilkada langsung pertama kali digelar pada Juni 2005 sebagai jawaban atas tuntutan demokratisasi. Momen bersejarah itu dianggap kemenangan besar rakyat, untuk pertama kalinya warga bisa menentukan sendiri siapa yang memimpin daerahnya. Euforia demokrasi lokal begitu tinggi, partisipasi pemilih mencapai 60–70% di berbagai daerah.

Namun seiring waktu, praktik pilkada langsung memunculkan persoalan baru yang sama rumitnya. Biaya politik membengkak, politik dinasti menguat, dan kualitas kepemimpinan tidak otomatis membaik. Dari sinilah wacana pilkada tidak langsung kembali mengemuka, bukan untuk menolak demokrasi, melainkan mencari format yang lebih sehat dan berkelanjutan.

Dua Sistem, Dua Filosofi

Pilkada langsung memberikan hak rakyat memilih pemimpinnya secara langsung melalui pemungutan suara. Sistem ini menciptakan mandat politik yang kuat dan mendorong partisipasi warga. Semangat reformasi tetap terjaga ketika rakyat merasa memiliki pemimpinnya.

Namun realitas di lapangan menunjukkan kelemahan mendasar. Biaya pilkada serentak 2024 mencapai angka fantastis, APBN mengalokasikan lebih dari Rp8 triliun, belum termasuk dana kampanye kandidat yang bisa mencapai ratusan miliar per daerah. Politik uang menjamur, dari serangan fajar hingga pembelian suara terselubung. Konflik horizontal di masyarakat pun kerap pecah, bahkan ada yang berujung kekerasan.

Ibu Siti, pedagang sayur di Pasar Anyar Tangerang, mengeluh,
“Setiap pilkada, kampung kami pecah. Yang dulu rukun jadi berantem gara-gara beda pilihan. Habis pilkada, yang menang pesta, yang kalah sakit hati bertahun-tahun.”

Di sisi lain, pilkada tidak langsung melalui DPRD menawarkan solusi pragmatis. Anggaran negara lebih hemat, proses lebih singkat, dan konflik terbuka di masyarakat bisa diminimalisir. Beberapa negara demokrasi maju seperti Jerman dan Belanda juga menggunakan sistem serupa untuk memilih kepala daerah.

Namun sistem ini bukan tanpa risiko. Ketika rakyat tidak memilih langsung, akuntabilitas kepala daerah bergeser, bukan lagi kepada rakyat, melainkan kepada DPRD yang memilihnya. Transaksi politik pun berpotensi terjadi di ruang tertutup, jauh dari pengawasan publik.

“Money politic tidak hilang, hanya berpindah tempat, dari rakyat ke anggota dewan,” ungkap Zainal Arifin, koordinator Indonesia Corruption Watch.

Apa Kata Riset dan Pengalaman Daerah?

Berbagai lembaga survei dan penelitian telah mengkaji kedua sistem ini. Hasil kajian Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesia menunjukkan: tidak ada bukti kuat bahwa satu sistem secara otomatis menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas.

Pilkada langsung memang terbukti meningkatkan partisipasi politik hingga 70–75%, sementara sistem tidak langsung jauh lebih murah, bisa menghemat hingga 80% anggaran.

Pengalaman berbagai daerah memberikan pelajaran berharga. Di Aceh, pilkada langsung berhasil meredam konflik pasca-perdamaian dengan melibatkan mantan kombatan GAM dalam politik formal. Namun di beberapa daerah lain, pilkada justru memicu kerusuhan hingga jatuh korban jiwa.

Yang menarik, korupsi ternyata bisa terjadi di kedua sistem. Data KPK menunjukkan puluhan kepala daerah hasil pilkada langsung terjerat kasus korupsi. Namun pada era pilkada tidak langsung sebelum 2005, angka korupsi juga tidak lebih baik.

Kunci utamanya bukan sistemnya, melainkan: kualitas pengawasan pemilu, integritas penyelenggara, penegakan hukum yang tegas, dan mekanisme rekrutmen calon oleh partai politik.

Suara dari Lapangan: Perspektif Beragam

Pak Ahmad, pensiunan guru di Yogyakarta, punya pandangan tegas.
“Pilkada langsung harus dipertahankan. Ini hak rakyat yang tidak boleh dicabut. Kalau mahal, ya perbaiki sistemnya, bukan dihapuskan,” ujarnya dengan nada tegas.

Berbeda dengan Ibu Ratna, aktivis lingkungan di Kalimantan.
“Saya lebih setuju pilkada lewat DPRD, asal DPRDnya bersih. Rakyat sudah capek dengan kampanye yang bikin gaduh dan mahal. Uang miliaran untuk kampanye lebih baik untuk bangun jalan dan sekolah,” katanya.

Sementara Dr. Budi Santoso, peneliti politik dari Universitas Gadjah Mada, menawarkan jalan tengah.
“Sistem bisa diperbaiki tanpa harus diganti total. Misalnya, batasi biaya kampanye secara ketat, perkuat pengawasan, dan beri sanksi tegas untuk pelanggaran. Atau bisa juga kombinasi: rakyat memilih 3–5 kandidat terbaik, lalu DPRD yang menentukan dari kandidat tersebut.”

Menjaga Nalar dalam Perbedaan

“Ini bukan soal mana yang benar atau salah,” ujar Prof. Andi Mallarangeng, pengamat politik dari Universitas Indonesia.
“Ini tentang memilih prioritas kolektif kita sebagai bangsa: efisiensi anggaran atau partisipasi langsung rakyat?”

Perdebatan ini sering disalahpahami sebagai pertarungan hitam-putih antara “demokratis” versus “otoriter,” atau “rakyat” versus “elite.” Padahal, demokrasi yang matang justru mampu mengelola perbedaan pendapat secara produktif. Diskusi terbuka lebih berharga daripada saling tuding atau mengklaim kebenaran tunggal.

Negara-negara demokrasi maju membuktikan bahwa tidak ada satu formula sempurna. Amerika Serikat memilih gubernur secara langsung, tapi walikota di beberapa kota dipilih oleh dewan kota. Inggris memilih walikota London langsung, tapi kepala daerah di Scotland dipilih parlemen. Jerman hampir seluruhnya menggunakan sistem tidak langsung untuk kepala daerah, namun demokrasi mereka tetap sehat dan akuntabel.

Kunci Sesungguhnya: Pengawasan dan Partisipasi

Yang terpenting adalah memastikan bahwa apa pun sistem yang dipilih, kepala daerah bekerja untuk rakyat, bukan untuk segelintir elite atau pemilik modal. Pengawasan ketat, transparansi anggaran, dan partisipasi warga dalam mengawal jalannya pemerintahan menjadi kunci, terlepas dari cara pemimpin itu dipilih.

Mekanisme recall (pemberhentian kepala daerah oleh rakyat), transparansi aset, evaluasi kinerja berkala, dan forum warga yang rutin bisa menjadi instrumen pengawasan, baik dalam sistem langsung maupun tidak langsung. Teknologi digital juga membuka peluang partisipasi baru: platform aduan publik, live streaming rapat DPRD, dan open data anggaran.

Rakyat yang paham adalah fondasi pemerintahan yang adil. Demokrasi sejati bukan sekadar ritual memilih lima tahun sekali, tetapi kesadaran kolektif untuk memahami, mengawasi, dan bertanggung jawab bersama terhadap masa depan daerah.

Perdebatan pilkada harus menjadi momentum bagi kita semua untuk belajar berpikir kritis, bukan sekadar ikut-ikutan atau emosional. Seperti kata pepatah demokrasi:
“Rakyat mendapat pemimpin sesuai dengan kedewasaan politiknya.”

Mari kita buktikan bahwa rakyat Indonesia dewasa dan cerdas dalam memilih sistem terbaik untuk masa depan bersama.

Memahami Dua Pilihan, Menjaga Akal Sehat Demokrasi

Tulisan ini disusun bukan untuk mengarahkan pilihan politik tertentu, melainkan sebagai bahan literasi demokrasi bagi masyarakat.
Perdebatan tentang pilkada langsung dan tidak langsung adalah diskusi nasional yang wajar dalam negara demokrasi, dan rakyat berhak memahami kedua sisinya secara utuh dan jernih.

Mengapa Isu Ini Terus Muncul?

Setiap kali pilkada berlangsung, hampir selalu muncul dua keluhan besar:

1. Biaya besar

2. Konflik sosial dan politik uang

Dari sinilah muncul wacana:
apakah sistem pilkada perlu diperbaiki, atau bahkan diganti?

Dua Sistem yang Diperdebatkan

1. Pilkada Langsung

Rakyat memilih langsung kepala daerah melalui pemungutan suara.

Kelebihan:

- Rakyat terlibat langsung

- Pemimpin memiliki mandat rakyat

- Partisipasi politik meningkat

- Semangat reformasi tetap hidup

Kekurangan:

- Biaya tinggi

- Potensi politik uang

- Konflik sosial di tingkat bawah

2. Pilkada Tidak Langsung

Kepala daerah dipilih oleh DPRD sebagai wakil rakyat.

Kelebihan:

- Lebih hemat anggaran

- Proses lebih singkat

- Minim konflik terbuka di masyarakat

Kekurangan:

- Rakyat tidak memilih langsung

- Potensi transaksi politik tertutup

- Akuntabilitas ke rakyat berkurang

Apa Kata Data dan Kajian?

Beberapa temuan penting dari lembaga survei dan penelitian:

- Pilkada langsung meningkatkan partisipasi masyarakat

- Sistem tidak langsung memang lebih murah

- Tidak ada bukti kuat bahwa satu sistem otomatis menghasilkan pemimpin lebih baik

- Korupsi bisa terjadi di kedua sistem jika pengawasan lemah

Artinya, masalah utama bukan hanya sistem, tetapi:

- biaya politik,

- rekrutmen calon oleh partai,

- penegakan hukum,

- dan integritas penyelenggara.

Pelajaran Penting untuk Masyarakat

Perdebatan ini sering disalahpahami seolah hanya soal:

“mana yang benar dan mana yang salah”

Padahal sesungguhnya ini soal timbang-menimbang:

- antara efisiensi dan partisipasi,

- antara stabilitas dan keterlibatan rakyat,

- antara ketertiban dan hak politik.

Sikap Dewasa dalam Demokrasi

Dalam negara demokrasi yang sehat:

- perbedaan pandangan adalah hal biasa,

- diskusi terbuka lebih baik daripada saling menuduh,

- solusi tidak selalu hitam putih.

Yang terpenting adalah bagaimana memastikan pemimpin daerah bekerja untuk rakyat, apa pun sistem yang digunakan.

Penutup

Tulisan ini diharapkan membantu masyarakat memahami persoalan pilkada secara lebih jernih dan dewasa.
Demokrasi bukan sekadar memilih, tetapi juga memahami, mengawasi, dan bertanggung jawab bersama.

Rakyat yang paham adalah fondasi utama pemerintahan yang adil dan bermartabat.