Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Pasuruan menanggapi berita yang tersebar ini bersumber dari Obor Nasional

Di sebuah ruang paripurna yang penuh tata krama dan kalimat-kalimat resmi, laporan dibacakan. Angka-angka disusun rapi seperti barisan prajurit. pertumbuhan ekonomi naik, kemiskinan turun, indeks pembangunan manusia meningkat. Semua tampak seperti kabar baik. Seolah-olah kehidupan rakyat telah bergerak menuju terang.

Namun rakyat tidak hidup di dalam angka.

Rakyat hidup di dapur yang kadang masih berasap tanpa kepastian. Di ladang yang hasilnya tidak selalu sebanding dengan kerja. Di sekolah yang masih jauh dari jangkauan, atau hanya sempat disentuh sebentar sebelum anak-anaknya harus membantu kehidupan.

Laporan Keterangan Pertanggungjawaban itu, pada dasarnya, adalah cerita tentang bagaimana pemerintah melihat dirinya sendiri. Ia adalah cermin yang dipoles dari dalam. Maka wajar jika yang tampak adalah wajah yang rapi, bukan luka yang terbuka.

Pertumbuhan ekonomi disebut meningkat. Tetapi pertumbuhan bagi siapa? Apakah ia tumbuh di kantong para petani kecil, buruh harian, dan pedagang pinggir jalan? Ataukah ia hanya tumbuh di grafik dan laporan, sementara rakyat tetap berjalan di tempat yang sama, memikul beban yang sama?

Kemiskinan disebut menurun. Tetapi penurunan yang begitu tipis itu, apakah benar-benar mengubah hidup seseorang? Ataukah hanya memindahkan angka tanpa memindahkan nasib?

Indeks pembangunan manusia naik. Tetapi ketika rata-rata lama sekolah masih berhenti sebelum pintu pengetahuan terbuka lebar, kita harus jujur bertanya. pembangunan manusia macam apa yang sedang dibicarakan?

Sebab manusia tidak dibangun dari angka. Ia dibangun dari kesempatan. Dari pendidikan yang utuh. Dari keberanian untuk berdiri di atas kakinya sendiri.

Dan di sinilah kita melihat sesuatu yang lebih dalam.

Bahwa pembangunan yang berjalan hari ini masih lebih sibuk memperbaiki laporan daripada memperbaiki kenyataan. Bahwa penghargaan demi penghargaan sering kali lebih mudah diraih daripada keadilan yang nyata dirasakan.

Pemerintah berbicara tentang keberhasilan. Itu hak mereka. Tetapi rakyat juga berhak untuk merasakan, bukan sekadar mendengar.

Rakyat tidak menolak kemajuan. Rakyat hanya ingin memastikan bahwa kemajuan itu tidak berhenti di meja rapat, tidak mengendap di dokumen resmi, dan tidak menguap menjadi sekadar pidato.

Karena jika pembangunan hanya menjadi cerita yang indah di atas kertas, maka ia bukan pembangunan, ia hanya narasi.

Dan narasi, seindah apa pun, tidak bisa mengenyangkan perut.

Hari ini, yang dibutuhkan bukan sekadar laporan yang baik, tetapi keberanian untuk mengakui yang belum selesai. Bukan sekadar angka yang naik, tetapi kehidupan yang benar-benar berubah.

Rakyat kini tidak lagi diam seperti dahulu. Mereka melihat. Mereka merasakan. Mereka mengerti.

Dan ketika rakyat telah mengerti, maka setiap laporan tidak lagi dibaca sebagai kebenaran mutlak, melainkan sebagai sesuatu yang harus diuji.

Di situlah makna sejati dari demokrasi berdiri. bukan pada tepuk tangan di ruang sidang, tetapi pada suara rakyat yang perlahan menjadi kesadaran.

Dan pada hari kelima Idul Fitri, ketika seharusnya rumah-rumah dipenuhi tawa, ketika pintu-pintu terbuka untuk silaturahmi, ketika tangan saling berjabat dalam kehangatan halal bihalal, datanglah air yang tak diundang.

Ia tidak mengetuk. Ia tidak memberi salam. Ia datang sebagai banjir.

Suara berita tentangnya berulang-ulang, nyaring, mengganggu telinga, seolah menjadi pengingat yang tak bisa diabaikan. bahwa di balik ucapan “mohon maaf lahir dan batin”, ada kenyataan yang belum terselesaikan. Air menggenang di halaman, merayap ke dalam rumah, mengusik tamu, mengganggu percakapan, dan memaksa kegembiraan untuk berbagi ruang dengan kegelisahan.

Apa arti perayaan jika kenyamanan terusik oleh persoalan yang seharusnya bisa dicegah?

Banjir bukan sekadar peristiwa alam. Ia sering kali adalah cermin dari kelalaian yang menahun. Dari gorong-gorong yang tersumbat, dari aliran air yang terhalang, dari perencanaan yang tidak selesai, dan dari pengawasan yang melemah seiring waktu.

Air tidak pernah salah jalan. Ia hanya mengikuti jalurnya. Manusialah yang sering lupa menjaga jalur itu tetap terbuka.

Maka ketika banjir datang di hari yang sakral, itu bukan hanya tentang air yang meluap. Itu adalah tanda bahwa ada sesuatu yang luput dari perhatian. Bahwa ada pekerjaan yang ditunda terlalu lama. Bahwa ada tanggung jawab yang belum ditunaikan sepenuhnya.

Pemerintah tidak cukup hanya hadir dalam laporan. Ia harus hadir di titik-titik genangan itu. Ia harus sigap, bukan sekadar tanggap. Membersihkan gorong-gorong, memastikan saluran air bekerja, menertibkan hambatan yang menghalangi aliran, dan merawat sistem yang seharusnya melindungi masyarakat.

Karena kenyamanan rakyat bukanlah hal kecil. Ia adalah dasar dari kepercayaan.

Jika rumah-rumah rakyat masih mudah dimasuki air, maka pembangunan belum benar-benar sampai ke pintu mereka.

Dan jika setiap musim hujan masih membawa cerita yang sama, maka yang perlu diperbaiki bukan hanya saluran air, tetapi juga cara kita memandang tanggung jawab.

Hari raya seharusnya menjadi ruang damai. Jangan biarkan ia berubah menjadi ruang cemas hanya karena persoalan yang seharusnya bisa diselesaikan.

Sebab rakyat tidak meminta kemewahan. Mereka hanya ingin hidup yang layak, rumah yang aman, dan perayaan yang tidak terganggu oleh genangan yang datang berulang.

Dan pada akhirnya, air akan selalu mencari jalan.

Pertanyaannya tinggal satu. apakah kita membiarkannya menjadi bencana, atau kita menyiapkan jalan agar ia tidak lagi menjadi masalah?

Sebab kebenaran, pada akhirnya, tidak tinggal di dalam laporan.

Ia tinggal di dalam kehidupan.

P. Syamsul Ma’arif duduk di tengah lingkaran kecil itu sebagai Ketua DPC Partai Bulan Bintang Kabupaten Pasuruan. Tidak ada podium, tidak ada jarak yang dibuat buat. Di sampingnya Mas Sulton, sekretaris yang menata lembar demi lembar dokumen dengan ketelitian yang senyap. P. H. Munip, bendahara yang baru bergabung, memperhatikan dengan sikap yang terukur. Jabatan boleh tinggi, tetapi tanggung jawab selalu lebih tinggi, dan tanggung jawab hanya tegak di atas ketertiban.

Kedatangan rombongan Bawaslu Kabupaten Pasuruan menambah bobot suasana. P. Rosadi, Komisioner Bawaslu Kabupaten Pasuruan, hadir bersama Ibu Devi, Ibu Anggi, serta staf lainnya yang mengenakan seragam resmi. Mereka tidak datang sebagai hakim, tidak pula sebagai tamu yang sekadar bersalaman. Mereka datang membawa mandat pengawasan. Pengawasan yang jujur bukanlah kecurigaan, melainkan penjagaan agar kepercayaan tidak runtuh oleh kelalaian.

Surat bernomor 35/HM.02.00/K.JI-20/02/2026 tertanggal 09 Februari 2026 telah lebih dahulu berbicara melalui tinta dan kop resmi. Kamis, 12 Februari 2026, menjadi saat ketika huruf huruf itu memperoleh tubuhnya dalam bentuk pertemuan nyata. Pemutakhiran data partai bukan sekadar kewajiban administratif. Data yang diperbarui adalah tanda bahwa partai tidak menolak waktu, sebab yang menolak waktu akan ditinggalkan sejarah.

Dialog dimulai tanpa suara yang meninggi. P. Rosadi dari Komisioner berbicara dengan ketegasan yang bersandar pada aturan, bukan pada emosi. Ia mengingatkan bahwa pengawasan berjalan sesuai standar operasional, dari tingkat pusat hingga daerah. Aturan yang dipatuhi bersama bukanlah beban, melainkan pagar yang menjaga agar perjalanan tidak keluar jalur.

P. Syamsul Ma’arif Sebagai ketua PBB menyambut dengan sikap terbuka, bukan defensif. Ia memahami bahwa partai yang ingin dihormati harus terlebih dahulu menghormati hukum. Mas Sekretaris menyerahkan sebagian dokumen administrasi dalam map merah muda yang sederhana itu. Lembaran kertas yang tertib sering kali lebih kuat daripada pidato yang panjang, karena kerapian adalah bahasa integritas yang tidak memerlukan sorak sorai.

P. H. Munip memperhatikan setiap proses dengan ketenangan seorang bendahara yang baru memikul amanah. Dalam tatapannya tampak kesadaran bahwa angka bukan sekadar nominal, melainkan simbol kejujuran. Keuangan yang bersih adalah wajah partai yang bersih, dan wajah yang bersih tidak takut disinari terang.

Ibu Devi dan Ibu Anggi mencatat, mengklarifikasi, mengajukan pertanyaan dengan sikap profesional. Suasana terasa seperti silaturrahim yang matang, bukan formalitas yang kaku. Hubungan antara Bawaslu dan DPC PBB Kabupaten Pasuruan telah terjalin sejak periode sebelumnya. Kedekatan itu tidak mengurangi ketegasan. Kedekatan yang sehat adalah ketika aturan tetap tegak meski hubungan akrab, sebab persahabatan tanpa prinsip hanya akan melahirkan kelonggaran yang berbahaya.

Di atas lantai yang sama, cangkir kecil juga Probiotik dan lembaran berkas menjadi saksi bahwa demokrasi tidak selalu lahir di ruang megah. Ia tumbuh dalam percakapan yang tenang, dalam klarifikasi yang jujur, dalam kesediaan untuk diperiksa tanpa merasa terancam. Demokrasi yang dewasa tidak takut diawasi, justru ia tumbuh karena diawasi.

Pemutakhiran data partai bukan hanya memperbarui daftar nama. Ia adalah penegasan bahwa partai ingin tetap relevan dan terstruktur. Partai yang menunda pembaruan sedang menunda masa depannya sendiri. Struktur yang diperbarui adalah tanda bahwa partai memilih berkembang, bukan membeku.

Ketika sebagian dokumen telah diserahkan dan diperiksa, suasana beralih pada momen simbolik. Berdiri bersama di depan papan nama “Dewan Pimpinan Cabang Partai Bulan Bintang Kabupaten Pasuruan”, mereka mengabadikan pertemuan itu dalam sebuah foto. Bukan untuk pamer, melainkan untuk menandai bahwa transparansi telah dijalankan. Foto yang jujur lebih berbobot daripada pernyataan panjang, sebab gambar kepercayaan tidak mudah dipalsukan.

Tidak ada tepuk tangan yang riuh. Tidak ada deklarasi yang meledak. Yang ada hanyalah kesepahaman bahwa aturan harus dihormati, data harus diperbarui, dan silaturrahim harus dijaga dalam koridor yang benar. Partai yang tertib mungkin tidak selalu terdengar keras, tetapi ia akan bertahan lebih lama.

Pertemuan itu berakhir tanpa dramatisasi. Namun justru di situlah kekuatannya. Karena kerja yang sungguh sungguh tidak memerlukan panggung. Yang benar tidak butuh gema, ia hanya butuh konsistensi.

Dari ruang sederhana kantor sementara itu, satu pelajaran mengendap dengan tenang: bahwa partai dan pengawas bukan dua kutub yang saling menegasikan, melainkan dua penjaga yang berdiri di sisi berbeda demi menjaga tujuan yang sama. Pengawasan menjaga partai dari kesalahan, dan partai yang patuh menjaga demokrasi dari keretakan.

Hari bergerak melewati tengah hari, tetapi makna pertemuan itu tidak ikut berlalu. Ia menetap dalam kebiasaan yang akan dibangun setelahnya. Dalam kerapian yang akan dipelihara. Dalam komitmen yang akan diuji kembali. Demokrasi tidak dibangun oleh satu peristiwa, melainkan oleh konsistensi yang diulang tanpa lelah.

Dan di balik setiap lembar dokumen, di balik setiap senyum profesional, tersembunyi satu kebenaran yang berat namun mulia: bahwa integritas tidak pernah lahir dari sorotan, melainkan dari kesediaan untuk diperiksa dan tetap berdiri tegak.

UHC Madya Kembali Diraih, Pasuruan Perkuat Akses Layanan Kesehatan Warga

Kesehatan bukan hadiah.
Ia adalah hak. Dan setiap hak membutuhkan pengawalan agar tidak berhenti di laporan dan seremoni.

Kabupaten Pasuruan kembali menerima Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award dari pemerintah pusat. Penghargaan ini diberikan atas pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang bertujuan menjamin akses layanan kesehatan bagi masyarakat.

Pada tahun ini, Kabupaten Pasuruan meraih UHC kategori Madya dengan cakupan kepesertaan mencapai 99,58 persen. Tingkat keaktifan peserta per 1 Januari 2026 tercatat 83,60 persen dari total 1.673.855 peserta. Capaian tersebut menunjukkan peningkatan dibandingkan November 2025 yang berada di angka 98,58 persen, dan naik menjadi 99,66 persen pada Desember 2025.

Partai Bulan Bintang memandang capaian ini sebagai data penting, bukan garis akhir. Angka kepesertaan yang tinggi harus diiringi dengan jaminan mutu layanan, kemudahan akses, dan keberpihakan nyata kepada masyarakat kecil, terutama kelompok rentan yang paling membutuhkan perlindungan kesehatan.

Wakil Bupati Pasuruan, Shobih Asrori, menyampaikan bahwa capaian tersebut merupakan hasil kerja kolaboratif lintas sektor di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pasuruan.

“Alhamdulillah, hari ini Pemkab Pasuruan mendapatkan penghargaan UHC tingkat Madya dengan cakupan 98,58 persen dan tingkat keaktifan 83,60 persen,” ujar Shobih Asrori, Rabu, 28 Januari 2026.

Ia menyampaikan apresiasi kepada berbagai perangkat daerah dan fasilitas layanan kesehatan, mulai dari Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Bapperida, hingga RSUD Bangil dan RSUD Grati, serta berharap kerja sama lintas sektor terus diperkuat agar pelayanan kesehatan semakin optimal dan meningkat ke kategori UHC Utama.

Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Muhaimin Iskandar, menegaskan bahwa Program JKN merupakan wujud kehadiran negara dalam menjamin hak dasar masyarakat, sebagaimana diamanatkan oleh UUD 1945, agar rakyat tidak jatuh miskin akibat biaya pengobatan.

Dalam pandangan Partai Bulan Bintang, kehadiran negara di sektor kesehatan harus terus diawasi, diperjuangkan, dan diperbaiki. Penghargaan tidak boleh menutup mata dari kenyataan di lapangan: masih adanya antrean layanan, ketimpangan fasilitas, dan beban masyarakat yang belum sepenuhnya teratasi.

UHC bukan tujuan akhir.
Ia adalah alat.
Dan alat hanya bermakna jika benar-benar melindungi manusia.

Sumber:

OBORNASIONAL.COM
https://obornasional.com/kabupaten-pasuruan-kembali-sabet-penghargaan-uhc-madya/

Pasuruan, 16 Januari 2026 —Perdebatan mengenai pemilihan kepala daerah (pilkada) tak langsung melibatkan dua argumen utama yang saling bertentangan: demi kepentingan rakyat (melalui efisiensi dan stabilitas) atau demi kelanggengan kekuasaan (kontrol elite politik). Kedua sistem ini, baik langsung maupun tidak langsung, dinilai konstitusional dan memiliki kelebihan serta kekurangan masing-masing.

Argumen Demi Kepentingan Rakyat

Pihak yang mendukung pilkada tak langsung (melalui DPRD) seringkali menggunakan dalih efisiensi dan perbaikan sistem politik.

Efisiensi Anggaran: Pilkada langsung membutuhkan biaya yang sangat besar, mencapai triliunan rupiah. Pilkada tak langsung diklaim dapat menghemat anggaran negara secara signifikan.

Mengurangi Konflik dan Polarisasi: Pilkada langsung sering memicu konflik horizontal di masyarakat dan polarisasi yang tajam. Pilkada tak langsung diharapkan dapat meredam potensi konflik ini.

Mencegah Politik Uang: Sistem pemilihan langsung rentan terhadap praktik money politics dan kecurangan. Pemilihan oleh perwakilan di DPRD dianggap lebih terkontrol dan mengurangi risiko ini.

Pemimpin yang Lebih Kompeten: Anggota DPRD (sebagai perwakilan rakyat) dianggap memiliki kapasitas dan pengalaman untuk menyeleksi calon pemimpin secara lebih mendalam, menghasilkan pemimpin yang lebih berkualitas dan legitimate.

Argumen Demi Kelanggengan Kekuasaan

Di sisi lain, banyak pihak, termasuk aktivis antikorupsi dan partai politik tertentu, menolak pilkada tak langsung karena dianggap sebagai kemunduran demokrasi dan alat elite politik untuk melanggengkan kekuasaan.

Mengabaikan Kedaulatan Rakyat: Pilkada langsung adalah perwujudan kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpinnya secara langsung. Mengembalikannya ke DPRD dinilai mengkhianati amanat reformasi dan merampas hak demokrasi rakyat.

Kontrol Elite Partai: Pilkada tak langsung memberikan kendali penuh kepada elite partai politik di DPRD untuk menentukan kepala daerah, sehingga membuka peluang terjadinya transaksi politik di tingkat elite dan mengabaikan aspirasi akar rumput.

Potensi Korupsi di DPRD: Meskipun diklaim mengurangi politik uang secara massal, pilkada tak langsung justru berpotensi memindahkan praktik korupsi ke ranah DPRD, di mana suap untuk anggota dewan bisa terjadi.

Mundurnya Demokrasi Lokal: Sistem ini dinilai sebagai langkah mundur bagi proses demokrasi di Indonesia, yang telah berjalan puluhan tahun melalui mekanisme pemilihan langsung.

Kesimpulannya, perdebatan ini mencerminkan dilema antara keinginan untuk mencapai stabilitas dan efisiensi melalui sistem perwakilan, melawan prinsip fundamental kedaulatan rakyat dalam menentukan pemimpinnya secara langsung.

Ditulis Oleh :

Reksi Syahputra, S.Pd
Bendahara Wilayah PBB DPW Jawa Timur